Tapanuli Selatan – Suarasumateranews.com – Di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah daerah mulai menunjukkan keberpihakan nyata terhadap masa depan generasi muda.
Kabupaten Balangan memiliki program 1000 Sarjana. Jawa Barat mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk program beasiswa pendidikan. Pemerintah Aceh menyediakan asrama mahasiswa di berbagai kota pendidikan. Bahkan beberapa daerah di Papua juga menyediakan fasilitas asrama bagi putra-putri daerah yang menempuh pendidikan tinggi.
Namun kondisi itu berbanding terbalik dengan Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki APBD besar, tetapi hingga hari ini belum menunjukkan keberpihakan serius terhadap siswa/i SMA/sederajat yang lulus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hari ini banyak siswa/i di Tapanuli Selatan TERANCAM GAGAL KULIAH. Mereka bingung antara melanjutkan cita-cita atau memilih mundur karena keterbatasan ekonomi.
Setelah dinyatakan lulus PTN, mereka masih harus menghadapi berbagai beban biaya:
– UKT
– Tempat tinggal/asrama
– Biaya keberangkatan
– Biaya hidup
– Kebutuhan pendidikan lainnya
Berdasarkan data demografi akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai sekitar 322.380 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 19,19% penduduk yang berpendidikan tamat SMA/sederajat dan hanya sekitar 4,19% yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana).
Data tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi di Tapanuli Selatan masih sangat rendah. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama banyak generasi muda gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Ironisnya, di tengah besarnya anggaran daerah, masih banyak putra-putri Tapanuli Selatan yang hampir gagal kuliah hanya karena tidak mampu membayar biaya awal pendidikan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus menggembar-gemborkan berbagai program pembangunan, termasuk program “Seribu Kolam” yang bertujuan swasembada ikan. Namun sampai hari ini masyarakat Tapanuli Selatan masih membeli ikan yang didatangkan dari Panti, Sumatera Barat.
Disamping itu juga terdapat proyek Menara Pandang yang dulunya dianggarkan sekitar Rp8 miliar, namun hingga hari ini masyarakat mempertanyakan secara jelas apa manfaat dan kegunaannya bagi rakyat kecil.
Belum lagi rumah dinas yang sudah kokoh tetap mendapatkan anggaran pemeliharaan pada tahun lalu berkisar Rp1,6 miliar, ditambah lagi pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya.
Megahnya komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan hari ini justru tidak mencerminkan keberpihakan yang nyata terhadap keberlangsungan pendidikan generasi muda daerah.
Hari ini massa aksi datang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan damai di Kantor Bupati Tapanuli Selatan untuk memperjuangkan nasib siswa/i SMA/sederajat yang lulus PTN namun terancam gagal kuliah karena faktor ekonomi.
Namun sangat disayangkan, hingga aksi berlangsung Bupati Tapanuli Selatan tidak menemui massa aksi. Padahal kendaraan dinas BB 1 G beserta mobil patwal terlihat terparkir di depan Gedung Sekretariat Daerah, sementara pada waktu yang sama sedang melaksanakan kegiatan bersama TP PKK di Aula Sekretariat Daerah Tapanuli Selatan.
Aksi di titik kedua, yakni di kantor DPRD Tapanuli Selatan, juga tidak mendapat tanggapan serius. Tidak satu pun anggota dewan hadir menemui massa aksi. Alasan yang kembali disampaikan adalah “sedang perjalanan dinas”. Ironisnya, alasan yang sama juga disampaikan pada aksi Jilid I tanggal 7 Mei lalu.
Alasan perjalanan dinas yang terus-menerus disampaikan patut diduga sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran dan keberpihakan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Di saat anak-anak daerah kesulitan membayar UKT dan biaya hidup untuk kuliah, pemerintah dan DPRD justru lebih sering terlihat melakukan perjalanan dinas tanpa kejelasan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu kami mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tapanuli Selatan agar: – anggarkan beasiswa bagi siswa/i SMA/sederajat yang lulus PTN.- Kalau bisa pemkab Menyediakan asrama mahasiswa tapsel di daerah lain. .Pendidikan bukan isu kecil.
Masa depan anak daerah bukan hal yang bisa diabaikan. Dan perjuangan ini tidak akan berhenti hanya karena pemerintah memilih tidak menemui rakyatnya. (Sulton Harahap)
