Padangsidimpuan II,Suarasumateranews.com – AKBP Yassir Ahmadi seorang perwira Kepolisian Republik Indonesia lahir dikota padangsidimpuan pada 25 november 1983. Ia anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Drs. H . Ahmad Syaukani dan Farida hannum SPd. I.
Pada Tahun 2002, ia lulus dari SMU 2 plus Matauli Sibolga, kemudian Yassir ahmadi mengikuti pendidikan perwira Akademi Kepolisian (Akpol) disemarang. Penugasan pertama setelah ia lulus dari Akpol ditempatkan sebagai perwira Polda Riau.
Melinda Maryam sang istri yang merupakan Dosen disalah satu kampus negeri yang ada di Sumatera Utara mendukung penuh karier Yasir Ahmadi. pada Tahun 2013, Yasir Ahmadi dinyatakan lulus setelah mengikuti pendidikan kesarjanaan di PTIK jakarta.
Pada Juni 2025, AKBP Yasir Ahmadi resmi menjabat kabag RBP Rorena Polda sumut yang sebelumnya AKBP Yasir Ahmadi menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Selatan. Mutasi jabatan ini berdasarkan surat telegram Kapolri nomor : ST/1423/Vl/KEP/2025 tertanggal 24 juni 2025.
Saat AKBP Yassir Ahmadi di mutasi, mencuat kasus korupsi proyek jalan di sipiongot Sumatera Utara yang melibatkan eks kadis PUPR Sumut, Topan ginting. Nama AKBP Yassir Ahmadi pun ikut terseret seret, bahkan ia sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada persidangan Pengadilan Tipikor yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/10), Yasir Ahmadi dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan provinsi ruas Hutaimbaru–Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, dengan terdakwa Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNG), M Akhirun Piliang alias Kirun, bersama anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan, yang menjabat sebagai Direktur PT Rona Na Mora (RNM).
Di hadapan majelis Hakim, Yasir mengakui pernah memfasilitasi tiga kali pertemuan antara pengusaha dan pemerintah, yaitu M. Akhirun Piliang alias Kirun dan mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe dan di Hotel Grand City Hall Medan, membahas peninjauan jalan rusak, izin galian C, hingga pembayaran reklamasi.
Dalam persidangan, tindakan Yasir Ahmadi yang mempertemukan pengusaha dengan pejabat pemerintah menjadi sorotan Majelis Hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu. Hakim menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan bagian dari tugas seorang Kapolres dan dapat menimbulkan persepsi negatif. “Seorang Kapolres itu memiliki kehormatan yang harus dijaga, bukan justru mempertemukan pejabat dengan pengusaha, cawe-cawe.” ujar hakim.
Sementara itu, Devisi Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan GEMMA PETA INDONESIA, yang akrab dipanggil Palaon Harahap pada awak media di sela-sela kegiaatannya memantau RDP DPRD Taapsel dengan masyarakat terkait masalah PT TPL (senin, 6/10).
Ia menilai reaksi para pimpinan Pondok Pesantren se-Tabagsel merupakan bentuk rasa solidaritas mengingat background dan keluarga Yasir Ahmadi dari Pesantren. Namun ia juga berpendapat bahwa manusia itu seperti dua sisi mata uang.
“seorang Fir’aun, manusia yang mengaku Tuhan merupakan kesalahan besar, bukan berarti dia tidak pernah berbuat kebajikan kepada istrinya maupun kepada orang-orang yang mendukungnya.” ujar Palaon Harahap.
Palaon juga mengajak masyarakat Tapanuli Selatan untuk mengawal kasus ini agar tidak ada nama yang diseret, terseret atau menggunakan The Power of Opini.
“Sama-sama kita ketahui siapa Topan Ginting, siapa Boby Nasution, mari kita kawal persidangan ini agar objekrif, tidak ada pergerakan massa yang menganggu keamanan maupun pengiringgan opini publik.” ungkap Palaon Harahap tegas.
Namun, ia menilai kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat proyek tersebut terancam batal. “Tidak lucu hanya gara-gara perkara seorang Topan Ginting pembangunan di Sumatera Utara tertunda, sementara pembangunan jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat sipiongot, kemana Gubernur dan pejabat lainnya.” tutup Palaon Harahap.(sulton hrp)
